KKP dan Pemda Sulawesi Barat Bersinergi Sediakan Sarpras untuk Optimalkan Kinerja Penyuluh Perikanan.

126

Mamuju_ (06/11). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran huruf y mengamanatkan bahwa kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pemerintah pusat,  dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyuluh perikanan memiliki peran penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan melalui pendampingan para pelaku usaha di lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya, ketersediaan sarana prasarana (sarpras) penyuluhan yang memadai pun menjadi aspek yang tak kalah penting. Untuk itu, Jumat (06/11), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan (Puslatluh KP) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros bersama pemerintah daerah dari 5 kabupaten/kota di Sulawesi Barat melakukan penandatanganan berita acara serah terima Barang Milik Daerah kepada pemerintah pusat. Kab/kota tersebut meliputi Mamuju, Pasangkayu, Majene, Mamasa, dan Polewali Mandar di Ruang Rapat Stasiun KIPM Mamuju. Hadir langsung dalam kesempatan ini  5 Kepala Dinas yang membidangi perikanan didampingi Koordinator Penyuluh dari Mamuju, Pasangkayu, Majene, Mamasa, dan Polewali Mandar. Sementara itu, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) dan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPPP) mengikuti acara secara daring.

Kepala BRSDM-KP Sjarief Widjaja menyampaikan bahwa pada masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, Penyuluh Perikanan sebagai garda terdepan Pembangunan KP telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai tusinya di lapangan dengan protokol kesehatan termasuk melakukan pendataan masyarakat kelautan dan perikanan yang terkena dampak covid-19 serta membantu verifikasi Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial. Atas dukungan tersebut, kami mengucapkan terima kasih.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang efektif dan efisien perlu terobosan baru ditengah keterbatasan yang ada, termasuk sarana dan prasarana penunjang. Tapi saya yakin hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan tidak pula menjadi hambatan bagi Saudara sekalian untuk terus menunjukkan kinerja terbaik. Pentingnya pendataan dan penataan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang  dilakukan saat ini sebagai salah satu dasar dalam menentukan kebijakan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan ke depan.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih untuk Pemerintah Daerah pada 5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Barat yang telah menyerahkan sapras yang bersumber dari Pemerintah Daerah untuk diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pendampingan kepada pelaku utama sektor kelautan dan perikanan,” ujar Sjarief.

Sementara, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilya Pregiwati melaporkan, pada periode 2007 hingga 2013, KKP melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan telah mengadakan sarana penyuluhan perikanan. Sarana tersebut di antaranya kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, perahu motor, speed boat, water test kits (DO meter, PH meter, dan salinitas), perangkat pengolah data (computer, printer, dan UPS), serta telepon selular dan netbook. Adapun pada kesempatan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan hibah barang milik daerah berupa : 4 unit DO Meter, 28 unit Handphone, 4 unit pH Meter, 6 unit Salinometer, 9 unit Sepeda Motor. Lilly Aprilya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Daerah  Provinsi Sulawesi Barat  yang telah berkerjasama dalam proses percepatan pengalihan sarana prasarana penyuluhan perikanan kepada KKP dan Kepala Stasiun BKIPM Mamuju Abdur Rohman, S.St.Pi, M.Si yang sudah fasilitasi tempat pertemuan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar, Fadli Syamsuddin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulbar. Menurutnya, di tengah wabah Covid-19, sektor perikanan sangat membantu perekonomian masyarakat.

Adapun Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamasa, Rezin, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang tercipta. Ia mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah pusat dengan melakukan penyerahan aset  secara tertib. Namun, ia juga meminta penambahan tenaga penyuluh perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan ideal di wilayahnya

Usai acara pendataan dan penandatanganan BAST sarana penyuluhan, dilanjutkan dengan penjaringan masukan terkait penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan Nasional Tahun 2021.