SAMPAH DI PESISIR PENDEKATAN MASYARAKAT DAN TANTANGAN PROGRAM GEMARIKAN “Berbagi informasi untuk Penyuluh Perikanan”

132

Maros_Menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses baik singkat maupun lama.

Dalam pendekatan ekosistem untuk perikanan budidaya ikan, sampah di pesisir juga menjadi faktor penghambat keberhasilan budidaya di hamparan tambak.  Fakta lapangan menunjukkan, bahwa di kawasan tambak masyarakat banyak ditemukan sampah rumah tangga berserahkan di saluran tambak.  Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah di wilayah pesisir oleh pemerintah setempat masih belum optimal, bahkan di beberapa tempat di Indonesia ditemukan belum ada sarana pembuangan sampah untuk masyarakat pesisir. Akibatnya, sampah ditumpuk saja dan ketika musim hujan tiba, sampah jatuh ke saluran dan terbawa sampai ke wilayah pesisir

Oleh karena itu Kamis (10/12) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) yang merupakan salah satu unit kerja teknis dibawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP yang berlokasi di Maros – Sulawesi Selatan melaksanakan webinar dengan Tema “Sampah di Pesisir, Pendekatan Masyarakat dan Tantangan Program GEMARIKAN, Berbagi Informasi untuk Penyuluh Perikanan”.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Lily Aprilya Pregiwati. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros,  A. Indra Jaya Asaad, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Adi Fajar Ramly, WWF Indonesia, Erdi Lazuardi dan Dede Gilang dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KKP. serta partisipan sebanyak 563 orang terdiri dari Penyuluh Perikanan, Dosen, guru dan staff Dinas Perikanan Kab/Kota.

Dalam Sambutan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP menyampaikan bahwa tema webinar ini sangat menarik diakhir tahun 2020, mengingat fenomena Sampah di pesisir berupa plastik yang terbuang ke perairan khususnya muara sungai menjadikan kerusakan ekosistem perairan dan keberlangsungan sumberdaya perairan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mengurangi dampak sampah plastik, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui berbagai Langkah-langkah antara lain daur ulang sampah plastik di muara sungai dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Ia menjelaskan, Khusus terkait sampah di wilayah pesisir menjadi semakin kompleks.  Aliran saluran, sungai semuanya bermuara pada wilayah pesisir kita.  Pengelolaan sampah yang kurang bagus di wilayah hulu akan terdampak pada wilayah hilir dan sampai di pesisir.  Tentu saja masyarakat perikanan yang paling menerima dampak negatif jika tidak ada penanggulangan secara kolaboratif.  Belum lagi adanya tambahan sampah domestik, sampah industri dari kawasan pemukiman di pesisir.  Ini semua terdekomposit di pesisir dan lautan kita.

Lebih lanjut lagi, sampah tersebut kemudian masuk ke ekosistem pesisir yang kita ketahui fungsi ekologisnya sebagai daerah nursery beragam jenis ikan.  Kondisi alamiah daerah tersebut dapat terkontaminasi dari tumpukan sampah yang mencemari pesisir.  Dampaknya tentu berpotensi terhadap kesehatan ikan baik untuk pertumbuhannya maupun pada kualitas karkas daging ikan tersebut. Selanjutnya ikan tersebut dikonsumsi oleh kita sendiri, oleh generasi kita sendiri, bahkan KKP menggiatkan Gerakan Makan Ikan atau GEMARIKAN.

“Khusus Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita dapat memulai dari gerakan membangun kesadaran bersama dengan mengajak kelompok pelaku utama mulai dari pembudidaya, nelayan, pengolahan produk dapat dibangkitkan kesadaran bersama dalam pencegahan dan penanggulangan sampah.  Mulai membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk minta dibangunkan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara di kawasan pemukiman mereka, termasuk pengangkutannya ke tempat pembuangan terakhir. Saya harap gerakan ini juga dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sama-sama fokus pada sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kawasan pemukiman pelaku utama di pesisir,”ujar Lily.

Pada sesi paparan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Adi Fajar Ramly menjelaskan bahwa persoalan mendasar terkait dengan pengelolaan sampah adalah Rendahnya kepedulian publik (perilaku masyarakat), Permasalahan sampah plastik yang semakin banyak, Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah di daerah sehingga diperlukan tindakan yang nyata untuk mengurangi sampah diantaranya melakukan pengembangan ekonomi berbasis pengelolaan sampah.

Narasumber dari WWF Indonesia, Erdi Lazuardi. Menyampaikan bahwa Indonesia Termasuk Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi sehingga jika persoalan sampah diabaikan maka habitat penting dan biota laut laut terancam punah.

Sementara Dede Gilang dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KKP dalam paparannya menyampaikan KKP telah melakukan  gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)untuk meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat karena ikan merupakan sumber pangan dan gizi untuk kesehatan dan meningkatkan imun.

Terakhir sebelum ditutup Kepala BRPBAPPP, A. Indra Jaya menyampaikan webinar ini harus ada tindak lanjut, agar kita tidak hanya menatap layar zoom semata, tetapi kita juga bergerak untuk aksi sesuai Perpres 83 tahun 2018.  Kami berharap Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana pembuangan sampah dan pengangkutannya di kawasan pesisir.  Saya yakin masyarakat pesisir sudah paham dan akan mentaati buang sampah pada tempatnya jika sarana dan tata kelolanya disediakan oleh pemerintah setempat.