Sebagai Syarat Mutlak Untuk Jenjang Karir, Peneliti BRPBAP3 Mengikuti Sosialisasi HKM dan Dupak Peneliti

82

Maros, 12/01/2021_Beberapa K/L masih menggunakan aturan lama dalam penyusunan butir butir kegiatan di e-skp, mindset tersebut harus dirubah karena sudah banyak aturan baru yang terbit untuk dijadikan pedoman sehingga perlu adanya update terkait dengan regulasi yang baru terbit untuk itu Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros, menyelenggarakan Sosialisasi HKM.

Turut hadir secara daring pada sosialisasi tersebut adalah Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (A. Indra Jaya Asaad, S.Pi.,M.Sc) Narasumber Bapak Yoke Dari LIPI dan peserta 40 orang peneliti lingkup BRPBAPPP. Sosialisasi dilaksanakan pada Selasa (12/01) di BRPBAPPP dan secara virtual dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (Dr. A. Indra Jaya Asaad, M.Sc).

Dalam Sambutan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada peneliti dan tim penilai terkait aturan yang baru untuk dipedomani dalam penyusunan e-skp dan penilaian AK Peneliti.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk sinergi dengan LIPI untuk pencerahan dan pengetahuan yang akan didapatkan pada sosialisasi ini untuk kami semua ,” ujar Indra.

Pada sesi paparan, narasumber dari LIPI, Yoke menyampaikan regulasi jabatan fungsional peneliti, mekanisme penilaian Angka Kredit (AK), Hasil Kerja Minimal (HKM), mekanisme uji kompetensi jabatan fungsional peneliti. Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Peneliti yang terbaru meliputi  tiga hal, yaitu Angka Kredit Kumulatif, Hasil Kerja Minimal, dan Uji Kompetensi Penilaian Kinerja, sehingga memerlukan pemahaman dan strategi agar syarat – syarat tersebut dapat dipenuhi oleh masing – masing peneliti.

“Dalam jenjang fungsional peneliti ditetapkan HKM yang harus dipenuhi untuk menduduki jenjang fungsional tertentu. Selama 4 tahun peneliti harus memenuhi HKM untuk kenaikan pangkat dalam jenjang fungsional peneliti yang sama atau untuk tetap aktif sebagai peneliti dalam jenjang yang sama (maintenance). Untuk peneliti, output yang dapat dinilai sebagai AK tahunan dan HKM adalah KTI yang sudah dipublikasikan. Penentuan kenaikan jabatan fungsional peneliti saat ini dipenuhi melalui ujian kompetensi yang harus dilaksanakan oleh peneliti.” Jelas Yoke.

Terakhir dilanjutkan dengan diskusi terkait permasalahan yang sering muncul dalam penilaian AK.